"Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai Rp 23 triliun, dari tahun 2007, belanja pegawai meningkat hingga Rp 150,6 triliun, tidak ada dampak perubahan layanan birokrasi," ungkap Sekjen FITRA Yuna Farhan ketika bincang dengan wartawan di Cikini, Jakarta, Minggu (16/9/2012).
Menurut Yuna, terdapat beberapa hal yang menyebabkan borosnya belanja pegawai. Salah satunya jumlah Lembaga Non Struktural (LNS) yang terus menjamur. Dalam catatan FITRA, pada tahun 2007 terdapat sebanyak 76 LNS. Kemudian pada tahun 2011 terdapat 11 LNS baru yang membutuhkan anggaran Rp 8,3 triliun dengan belanja pegawai hingga Rp 100 miliar.
"Kemudian masalah didesentralisasi yang menyebabkan belanja pegawai masih tinggi, serta besarnya anggaran untuk pemberian remunerasi di semua KL, dan membayar pensiun pegawai," ungkapnya.
Koordinator Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, menambahkan peningkatan anggaran ini tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ini tidak berbanding lurus dengan kinerja penyerapan anggaran belanja negara.
"Peningkatan anggaran hanya birokrat yang merasakan dan menyingkirkan kebutuhan masyarakat," ujarnya pada kesempatan yang sama.
Uchok melanjutkan kenaikan terbesar terjadi pada Kementerian Pertahanan yang belanja pegawainya meningkat sekitar Rp 10 triliun yakni Rp 27 triliun pada 2012 menjadi Rp 37 triliun pada 2013. Di tempat kedua ialah Kepolisian Republik Indonesia dimana belanja pegawai mencapai Rp 43 triliun 2013 dari rp 34 triliun 2012.
"Dampaknya pembangunan gedung atau renovasi gedung banyak yang terhambat," jelasnya.
Bahkan, lanjut Uchok, terjadi pembengkakan dari belanja pegawai karena meningkatnya beban pembayaran pensiun karena adanya kebijakan kenaikan gaji yang diikuti juga dengan kenaikan tunjangan pensiun. Akibatnya, utang pemerintah pun tidak terbendung terhadap PT Taspen sebesar Rp 11,8 triliun untuk periode 2007-2011.
"Akibat kenaikan gaji pegawai pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011, Pemerintah Pusat Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) PT. Taspen sebesar Rp.11.8 Triliun. Utang Pemerintah Kepada PT. Taspen untuk menaikan gaji pegawai, nanti Rakyat juga yang membayarkan dari pajak mereka. Jadi, kebijakan kenaikan gaji ini hanya kebijakan akal-akalan Pemerintah menjinakan para birokrat korup," tandasnya.
(nia/dru)
Anda sedang membaca artikel tentang
Gaji PNS Naik Tapi Pelayanan Birokrasi Masih 'Payah'
Dengan url
http://michelleobamasdressstyle.blogspot.com/2012/09/gaji-pns-naik-tapi-pelayanan-birokrasi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Gaji PNS Naik Tapi Pelayanan Birokrasi Masih 'Payah'
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Gaji PNS Naik Tapi Pelayanan Birokrasi Masih 'Payah'
sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment